Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil

image description

#kawanBKD Bertempat di  Ruang Rapat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Perhargaan melaksanakan Rapat koordinasi Implementasi Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan tersebut dipimpin langsung  oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Perhargaan Meri Nofiyeni, S. STP, M.AP.

--

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 19 s.d 21 Januari 2002 yang  dihadiri oleh seluruh Pejabat Pengawas yang membidangi kepegawaian di seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provnsi Bengkulu. Kegiatan tersebut juga menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 1/SE/I/2002 tentang  Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021  yang merupakan pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2021. 

--

Meteri yang dibahas dalam kegiatan tersebut adalah format SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)  yang disesuaikan dengan pedoman baru.  Dalam Pemaparannya, Meri Nofiyeni, S. STP, M.AP. menyampaikan Tujuan diterbitkannya Surat Edaran SE Kepala BKN ini adalah untuk memberikan kejelasan tentang :

  1. PNS yang dinilai, Pejabat Penilai, dan Atasan Pejabat Penilai setelah penyetaraan jabatan dari jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional;
  2. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Periode Januari s.d Juni 2021;
  3. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Periode Juli s.d Desember;
  4. Penilaian kinerja PNS tahun 2021.